Recruitment Indomobil Nissan

13 Sep

Indomobil NISSAN membuka program PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) untuk siswa kelas 3 (XII) dan siswa kelas 2 (XI) SMKN 1 Sumedang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

 

1.     Pendidikan SMK Jurusan Teknik Otomotif ( Kelas 3 (XII) dan Kelas 2 (XI) ).

2.     Peringkat 10 besar kelas (dari Nilai Raport terakhir), atau nilai rata-rata Raport min. 7.50.

3.     Tidak ada Nilai dibawah 7.00 untuk mata pelajaran kejuruan.

4.     Dapat berbahasa Inggris, min. Pasif.

5.     Berusia maksimal 20 th.

6.     Berbadan sehat, bebas narkoba, tidak buta warna & tidak berkacamata.               

7.     Memiliki tinggi badan min. 160 cm.

8.     Berpenampilan Rapi (tidak gondrong, tidak beranting & tidak bertato, dll).

9.     Dapat mengoperasikan komputer, lebih diutamakan.

10.  Lulus Tes Seleksi penerimaan Calon Teknisi.

 

Program PRAKERIN tersebut untuk memberi kesempatan siswa SMK untuk praktek di dunia industri, khususnya dibagian aftersales Indomobil Nissan. Selain itu, peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan Uang Transport dan Uang Makan selama mengikuti program tersebut. Keuntungan lainnya adalah Peserta yang lulus program Prakerin mendapatkan prioritas untuk dapat langsung diterima bekerja sebagai Calon Teknisi Nissan (setelah dinyatakan lulus ujian sekolah).

 

Untuk itu kami mohon bantuan pihak sekolah dalam mengirimkan data awal siswa-siswa yang memenuhi kriteria diatas (Nama, Nilai, Tempat/Tanggal Lahir, Tinggi Badan & Berat Badan)serta data-data lain yang mendukung dalam bentuk Rekapan (Seperti format terlampir ) via Fax atau e-mail  ke :

 

PT Wahana Wirawan (Nissan – Indomobil Group)                       

Jl. Letjend M.T Haryono Kav.8 WIM I Lt.8

Cawang, Jakarta Timur – 13330.

 

Contact Person            : sdra. Bonaventura

Telp                           : 021 – 859.18.333 ext. 2366

Fax                            : 021 – 857.3535

e-mail address            : recruitment.nissan@nissan.indomobil.co.id

Iklan

SISTEM PEMERINTAHAN

14 Okt

Beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dalam sistem pemerintahan presidensial, sebagai berikut:

  1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
  2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
  3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
  4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
  5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya; 6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
  6. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
  7. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; dan 9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.
  1.  Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut.Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
  2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
  5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

  1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
  2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
  3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

  1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
  3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

  1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
  3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
  4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
  5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
  6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

  1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
  3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

  1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 30 TAHUN 2011

8 Okt

1
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN
PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemenuhan beban
kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, perlu mengubah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan
Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5016);
2
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisai,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana Telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA
GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.
Pasal I
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan diubah
sehingga berbunyi sebagi berikut:
Pasal 5
(1) Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, guru dalam
jabatan yang bertugas selain di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di
wilayah kabupaten/kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dengan cara:
a. mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata
pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar mata pelajaran lain yang
tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau
satuan pendidikan lain;
b. menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau
program pendidikan keaksaraan;
c. menjadi guru bina atau gur pamong pada sekolah terbuka
d. menjadi guru inti/instruktur/tutor pada kegiatan kelompok kerja
guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP);
e. membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan praja muda
karana (Pramuka), olimpiade/lomba kompetensi siswa, olahraga, kesenian,
karya ilmiah remaja (KIR), kerohanian, pasukan pengibar bendera
(Paskibra), pecinta alam (PA), palang merah remaja (PMR),
jurnalistik/fotografi, usaha kesehatan sekolah (UKS), dan sebagainya;
3
f. membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan
pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemempuan, sikap, dan perilaku
siswa dalam belajar, serta kehidupan pribadi, social, dan pengembangan
karir diri;
g. melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;
h. melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).
(2) Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas
pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor wilayah
kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus
selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di
tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
TTD
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.
NIP 196108281987011003

Penyambutan Asesor

13 Sep

Penyambutan Asesor

Informasi Efektif Bergabung Calon Teknisi (PDTN) Nissan per. 15 Sept.2011 – SMKN 1 Sumedang

7 Sep

Berikut ini kami kirimkan daftar nama peserta calon Teknisi (PDTN) Nissan Indomobil sebanyak 6 orang an. sbb :

 

NO

NAMA

SEKOLAH

TANGGAL
MASUK

TEMPAT OJT

LOKASI PENEMPATAN

1

Acep Jaenudin SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Bintaro Cinere

2

Ramdani Lukito SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Bintaro Cinere

3

Widia Syahrir Sidik SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Bintaro Cinere

4

Arif Ridwan SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Puri Indah Puri Indah

5

Alan Purnama SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Cirebon Cirebon

6

Hermawan SMKN 1 Sumedang

15-Sep

Cirebon Cirebon

 

  • Bagi Peserta Calon Teknisi sebanyak 4 orang an. (Acep, Ramdani, Widia, Arif), diharapkan dapat hadir ke Jakarta Nissan Head Office (Jl. MT. Haryono Kav.10 Gedung Nissan Lt.2 Ruang Navara, Cawang-Jakarta Timur, PIC. Bp. Bonaventura Tlp. 021-85918333) pada tanggal 15 September 2011 pukul 08.30 WIB terlebih dahulu sebelum bekerja di Lokasi OJT (Nissan Bintaro & Puri Indah).

 

  • Bagi Peserta Calon Teknisi sebanyak 2 orang an. (Alan, Hermawan), diharapkan dapat hadir ke Nissan Cirebon (Jl. Brigjen Darsono no 5 kedawung, Cirebon, PIC. Bp. Wisnu Wijonarko Tlp. 0231-488881) pada tanggal 15 September 2011 Pukul 08.30 WIB untuk langsung bekerja.

 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatia dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 

Hormat kami,

Recruitment – Indomobil Nissan

Jl, Let.Jend MT. Haryono Kav.8

Gedung Indomobil I Lt. 8, Cawang

Jakarta Timur – 13330

 

Tlp. (021) 859.18333 ext. 2366 s.d 2369

Fax. (021) 857.3535

Email : recruitment@indomobil-nissandealer.com

Clustering Teknik Gambar Bangunan

2 Sep

1023 Teknik Gambar Bangunan

No.

Standar Kompetensi

No.

Clustering

1

Menerapkan dasar-dasar gambar teknik

1

Menerapkan dasar-dasar gambar teknik

2

Menerapkan ilmu statika dan tegangan

2

Menerapkan ilmu statika dan tegangan

3

Mengidentifikasi ilmu bangunan gedung

3

Menjelaskan dasar-dasar ilmu bangunan

4

Memahami bahan bangunan

 

5

Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

4

Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

6

Mengatur tata letak gambar manual

5

Menggambar bangunan secara manual dan dengan perangkat lunak (CAD)

7

Menggambar dengan perangkat lunak

8

Membuat gambar rencana kolom beton bertulang

6

Menggambar rencana kolom dan balok beton bertulang

9

Membuat gambar rencana balok beton bertulang

 

10

Menggambar konstruksi lantai dan dinding bangunan

7

Menggambar rencana konstuksi lantai dan dinding

11

Menggambar rencana dinding penahan

 

12

Menggambar rencana plat lantai

 

13

Menggambar konstruksi kusen, pintu dan jendela

8

Menggambar konstruksi kusen, pintu dan jendela

14

Menggambar konstruksi tangga

9

Menggambar konstruksi langit-langit, atap dan tangga

15

Menggambar konstruksi langit-langit

16

Menggambar konstruksi atap

 

17

Menggambar utilitas gedung

10

Menggambar utilitas gedung

18

Menggambar lay out dekorasi interior dan eksterior

11

Menggambar dekorasi interior dan eksterior bangunan

19

Menggambar dekorasi interior rumah tinggal, perkantoran dan ruang publik

 

20

Menerapkan desain interior bangunan

 

21

Menentukan unsur penunjang desain interior dan eksterior bangunan

 

22

Menerapkan desain eksterior bangunan

 

23

Menerapkan material finishing bangunan

12

Mengidentifikasi material finishing bangunan

24

Merancang partisi ruang

13

Merancang partisi ruang

 

DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

2 Sep

1.Hakekat Globalisasi

 Globalisasi adalah merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain dan saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan  mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, maupun lingkungan (Budi Winarno, 2004: 39).   Martin Khor menyebutkan bahwa terdapat dua ciri utama globalisasi, yaitu :

Pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahan-perusahaan transnasional maupun lembaga-lembaga internasional. Jika dulu perusahaan multinasional hanya mendominasi sebuah produk, maka saat ini sebuah perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai macam produk, pelayanan dan barang-barang semakin beragam, bahkan diprediksikan bahwa beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh perusahan-perusahaan transnasional tergantung pada permintaan pasar.

Kedua ,dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan yang meliputi berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik dan teknologi) yang sekarang berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah negara, bergeser menjadi dibawah pengaruh-pengaruh badan-badan internasional, serta pelaku ekonomi dan keuangan internasional (Martin Khor, 2002: 11-12). Globalisasi, merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-bata konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar. Globalisasi mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejah jauh dimasa silam (Roland Robert dalam Dimyati, 2000: 5). Seiring dengan perkembangan IPTEK Informasi dan Komunikasi, proses globalisai semakin intensif, yang ditandai dengan semakin tingginya persaingan perkembangan kapitalisme dan mengglobalnya peran pasar sebagai kata kunci memasuki persaingan dalam dunia usaha yang melahirkan energi besar pada arah perdagangan bebas. Robert Gilpin  berpendapat bahwa hakekat politik ekonomi dunia saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik dan bersifat dinamis (Robert Gilpin, 1972: 111-119). Tujuan yang dicapai adalah kekayaan dan kekuasaan. Negara-negara besar dan kuat lebih banyak memberikan pengaruh, bahkan kerap kali memaksakan sekalipun dengan dalih yang bermacam-macam. Alasan yang sering dipergunakan diantaranya dikaitkan dengan HAM. Sebaliknya negara-negara kecil atau negara yang lemah secara politik maupun ekonomi bersifat tergantung di tingkat global (Dalhak Latief, 2001; 103).

2.Faktor Penyebab Globalisasi

Terdapat dua faktor yang menyebabkan munculnya globalisasi, yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

Faktor ekstern antara lain meliputi :

  • Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
  • Ditemukannya sarana komunikasi yang semakin canggih (internet, HP,),
  • Adanya tuntutan pasar bebas, sehingga tiap negara terlibat dalam persaingan yang tidak hanya terbats di dalam    negerinya saja,
  • Adanya keberhasilan perjuangan pro demokrasi di beberapa negara di dunia,
  • Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional, serta meningkatnya tuntutan HAM di setiap negara.

Faktor intern antara lain meliputi :

  • Adanya ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain,
  • Meningkatnya peran media massa,
  • Meningkatnya tuntutan transparansi dan kesadaran berdemokrasi,
  • Berkembangnya lembaga swadaya masyarakat  serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

3.Manfaat Globalisasi bagi Bangsa Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, globalisasi memiliki manfaat yang sangat besar baik dalam bidang politik (pemerintahan), sosial budaya, ekonomi, hukum dan bidang pertahanan kemanan.  Dalam bidang politik (pemerintahan), dengan adanya globalisasi pemerintah dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antardaerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah diambil dapat dengan segera sampai pada masyarakat. Demikian pula aspirasi masyarakat dapat dengan mudah diterima oleh pejabat pemerintahan. Pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dapat segera diawasi, selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan publik. Globalisasi juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat terhadap pemerintahan terutama dalam hal pemilihan anggota parlemen, penempatan pejabat publik, yang sekaligus dapat mengontrol jalannya pemerintahan.  Dalam bidang hukum, globalisasi mendorong meningkatnya penegakan hukum secara adil dan tidak memihak. Dan bila terjadi ketidakadilan hukum, masyarakat akan ikut menekan perilaku para penegak hukum yang tidak adil tersebut. Selain itu, mendorong upaya perlindungan serta penegakan HAM, karena berbagai pelanggaran HAM yang menjadi perhatian masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dapat dengan mudah diakses sehingga negara yang tidak mau menegakkan HAM akan mendapatkan tekanan bahkan diisolir oleh masyarakat internasional.  Dalam bidang ekonomi, globalisasi memperlancar perdagangan luar negeri, ekspor impor guna mencukupi kebutuhan masyarakat, meningkatnya jaringan kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan penanaman modal ke dalam negeri dalam rangka mempercepat pembangunan. Selain itu, mempercepat terwujudnya pasar bebas, mendorong perkembangan industri dalam negeri. Melalui sarana informasi yang canggih, berbagai perkembangan industri dunia secara cepat dapat diakses oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan.  Dalam bidang sosial budaya, globalisasi dapat mempermudah kerjasama dalam upaya pengembangan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai belahan dunia dapat mudah diakses dan diterapkan di Indonesia. Demikian pula, karya seni dan budaya dari manca negara dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian masyarakat tidak akan ketinggalanjaman. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan adanya globalisasi kondisi setiap daerah mudah di pantau. Berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman dapat diketahui lebih dini, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat dengan cepat melakukan langkah-langkah penanggulangan. Selain itu, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan negara lain dapat dengan mudah dilakukan.  Melihat kenyataan tersebut di atas, tanpa globalisasi bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan melakukan komunikasi antardaerah maupun antarnegara.

4.Dampak Negatif Globalisasi terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara

Dalam bidang politik, globalisasi berpengaruh terhadap persebaran ideologi internasional seperti komunisme, kapitalisme dan sosialisme yang mana ideologi tersebut bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.  Dalam bidang pemerintahan, globalisasi dapat mendorong gerakan yang menentang pemerintah secara radikal yang cenderung menggunakan aksi kekerasan di berbagai belahan dunia dengan mudah dapat diakses dan ditiru oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya sistem pemerintahan, peraturan hukum di Indonesia tidak sama dengan negara lain. Dalam bidang HAM, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dapat meningkatkan penegakan HAM dalam negeri akan tetapi juga dapat menjadi penekan terhadan negara Indonesia yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara RI. Dalam bidang ekonomi, globalisasi cenderung ke arah kapitalisme. Oleh karena itu, bila diikuti oleh masyarakat dalam negeri, dapat melemahkan nilai-nilai ekonomi kekeluargaan. Selain itu, dengan berlakunya pasar bebas akibat globalisasi membuat para pedagang kecil dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dalam bidang sosial budaya, globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup para generasi muda seperti mode, gaya hidup, perilaku seks bebas, narkoba, dll, hal ini dapat merusak nilai-nilai kesopanan, adat istiadat dan nilai agama. Selain itu juga dapat melunturkan kecintaan budaya daerah, terutama pada masyarakat perkotaan yang cenderung memilih gaya hidup luar negeri. Dalam bidang pertanahan keamanan, globalisasi dapat meningkatkan bahaya gangguan internasional, terutama teroris dunia yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan kehidupan masyarakat seperti kasus bom bunuh diri, dan teror lainnya. Globalisasi juga dapat meningkatkan kejahatan internasional berupa aksi penyelundupan narkoba, senjata api, minuman keras dan sejenisnya.

5.Sikap yang perlu dikembangkan menghadapi Globalisasi

Dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi diperlukan sikap dan perilaku yang positif baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu diperlukan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi mental spiritual maupaun aspek intelektual. Hal ini sangat penting agar masyarakat mampu menerima, mengadopsi, pengaruh globalisasi tersebut secara positif. Sebaliknya, masyarakat juga harus siap mampu menangkal pengaruh yang negatif.  Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia antara lain

  1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan adat istiadat serta nilai agama yang baik bagi masyarakat,
  2. Membentuk dan mengembangkan lembaga swadaya guna memperkokoh kepribadian masyarakat,
  3. Memperluas lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang pada gilirannya dapat mengeliminir aktivitas masyarakat yang tidak bermanfaat,
  4. Menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial, sehingga setiap anggota masyarakat merasa memiliki peran dan fungsi di dalam kelompok,
  5. Meningkatkan kerjasama antar warga.